MUARA ENIM — Didalam mengantisipasi kerusakan lingkungan dan kembali terjadinya longsor di area penambangan batubara ilegal atay Illegal Mining, Plt. Bupati Muara Enim, H. Juarsah, S.H., bersama Kapolres Muara Enim, AKBP. Donni Eka Syaputra, S.H., S.I.K., M.M., dan Kasdim 0404 Muara Enim, Mayor Inf. Sugeng Purwadi menggelar rapat koordinasi bersama beberapa perwakilan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penambang Batubara (Asmara) Kabupaten Muara Enim, Selasa siang (10/11/2020) di Ruang Rapat Serasan Sekundang, Kantor Bupati Muara Enim.
Dalam kegiatan ini warga diminta untuk mematuhi penghentian sementara aktivitas tambang guna mencegah terulangnya musibah beberapa waktu lalu, apalagi di musim penghujan saat ini sangat berisiko banjir dan tanah longsor.
“Pemerintah tidak menghentikan permanen kegiatan tambang yang dilakukan oleh warga, namun hanya menghentikan sementara hingga ada kajian dan keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat sesuai dengan prosedur maupun aturan yang berlaku,”jelas Juarsah.
Lebih lanjut Juarsah menyampaikan bahwa pertambangan ataupun pengelolaan sumber daya mineral dan batubara (Minerba) sudah bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah, melainkan berada di pemerintah pusat, Undang-undang Nomor 03 tahun 2020.
“Karena ini bukan kewenangan daerah melainkan pusat, maka itu menurut kita saat ini tidak ada cara lain, selain menunggu dan bersabar hingga ada keputusan. Apalagi beberapa waktu lalu Dirjen Minerba, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah meninjau langsung lokasi dan menyatakan segera menginvestigasi serta mengkaji lebih lanjut mengenai langkah yang akan diambil,”terangnya.
Masih menurut Juarsah penghentian ini tak lain sebagai upaya pemerintah melindungi warga agar tidak terjadi kecelakaan tambang dan kerusakan lingkungan.
“Kami mengerti akan dilema yang terjadi di masyarakat karena kegiatan ini menjadi mata pencaharian utama warga, namun jika menyangkut dengan risiko nyawa ataupun bencana yang lebih besar lagi, maka menurutnya tidak ada tawar-menawar lagi selain mengutamakan keselamatan. Maka itu kita berharap pemerintah pusat akan segera memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan ini,”pungkasnya.
Dalam rapat ini Plt Bupati didampingi Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Drs. Embran Tabrani, M.Si.
Komentar