oleh

Pemkab Muara Enim dan PTBA Data Tanah Eks Beehesterein

MUARA ENIM Menindak lanjuti arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Koordinasi supervisi pencegahan (Korsupgah) korupsi, Pemerintah Kabupaten Muara Enim bersama PT Bukit Asam (PTBA) bentuk Tim inventarisasi aset tanah dan bangunan Eks Beehesterein PTBA di Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Kamis, (11/2/2021).

Plt Sekda Muara Enim Drs H Emran Thabrani mengatakan, sesuai dengan arahan Korsupgah KPK pemkab Muara Enim1 berkoordinasi dengan PT BA untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka untuk penyelesaian terhadap permasalahan tanah eks Beehesterrein seluas 63 Hektar.


Lanjutnya, langkah pertama yang sudah di persiapkan membentuk tim dengan SK Bupati, kemudian melaksanakan aksi tim tinjau langsung kelapangan melakukan inventarisasi terhadap tanah dan bangunan yang ada di dalam lahan PTBA.

” Hasilnya akan kita laporkan ke KPK kemudian kita laporkan ke menteri BUMN untuk minta solusi Bagaimana penyelesaian terhadap kondisi permasalahan tanah eks beehestarain yang sudah beberapa tahun ini belum tuntas,” Bebernya.

Hasil mendata inventarisi tanah dan bangunan PTBA yang hari ini kita lakukan, ” akan kita laporkan, kita sampaikan, dalam rapat koordinasi dengan Korsupgah KPK meminta saran pendapat dari ketua KPK Bagaimana solusi terhadap lahan yang sudah ditempati oleh masyarakat bertahun-tahun tersebut ,” Ujar Plt Sekda Muara Enim.

Sementara itu camat Lawang Kidul Andrille Martin SE menjelaskan, dari survey di lapangan tim Inventarisasi Aset mendapati beberapa patok batas dilahan seluas 63 Ha ex-beheersterrein Tanjung Enim, hilang dan rusak.

” Patok yang terbuat dari cor beton sepanjang 1,5 meter dan seberat 40 kg tersebut banyak hilang, dicabut dan dirusak oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Bahkan, ada lokasi patok tersebut diatasnya telah berdiri bangunan dan pagar milik warga ,” ungkap Camat Andrille Martin.

Terpisah, Manager Aset PTBA Ichsan menjelaskan kegiatan ini merupakan atensi Korsupgah KPK, yakni untuk mengukur kembali lahan 63 hektar ex-beheersterrein tersebut.

Hasil inventarisasi ternyata banyak patok batasnya yang hilang dan rusak sehingga harus diganti kembali supaya batas tersebut jelas.

” Lahan ex-beheersterrein tersebut cukup luas, berada di dua desa dan dua Kelurahan yakni Desa Tegal Rejo, Desa Lingga, Kelurahan Tanjung Enim dan Kelurahan Pasar Tanjung Enim,” pungkasnya.

 

Laporan : Deri Zulian


Komentar