oleh

Kejari Muara Enim Tahan ASN Dinas PUPR dan Satu Orang Vendor Terkait Korupsi Proyek Jalan

MUARA ENIM Kantor Kejaksaan Negeri (Kajari) Muara Enim resmi melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka tindak pidana korupsi APBD induk proyek jalan tahun anggaran 2019 di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Muara Enim. Kamis, (18/2/2021).

Penahanan kedua tersangka tersebut di benarkanya oleh Kejari Muara Enim Mernawati SH di dampingi Kasi Intel Yulius Dasa Putra SH MH dan Kasi Pidsus M Alvin SH MH berdasarkan surat penatapan penahanan nomor B32 L615 FD102 2021 tanggal 18 febuari 2021.


Kejari Muara Enim resmi menetapkan tiga orang tersangka penyalagunaan wewenang yakni atas nama HSB selaku salah satu orang aparatur sipil negara (ASN) pejabat pembuat komitmen (PPK) dinas (PUPR) Muara Enim, satu orang bernama AS selaku pelakasana lapangan (PPL) dan satu orang berinisial AB selaku vendor pemenang proyek jalan CV.ADIMART dari Prabumulih.

” Ya, hari ini baru dua orang berhasil kita lakukan penahanan, sedangkan satu orang lagi atas nama AB mangkir dari panggilan kita karena berhalangan, dan akan kita lakukan upaya pemanggilan kembali. Apabilah masih mangkir, maka akan kita upayah jemput paksa ,”ungkap Kejari Muara Enim Mernawati saat jumpa pers.

Lanjutnya, penetapan terhadap ketiga tersangka ini merupakan hasil penyelidikan Tim pidsus Kejaksaan Negeri Muara Enim atas laporan masyarakat terhadap penyalah gunaan wewenang dan mark up salah satu proyek jalan di dinas PUPR yang ada di Desa Harapan Jaya, kecamatan Muara Enim pada APBD induk kabupaten Muara Enim tahun 2019 senilai Rp. 984.311.500, 00.

“Hasil penyelidikan kita, setelah di lakukan perhitungan oleh tim kejaksaan Negeri Muara Enim terdapat selisih volume sebesar 253.07 m3 dengan jumlah kerugian negara di rupiahkan yakni senilai Rp. 418.000.000,00 rupiah. Makan itu kita kenakan Pasal pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara terhadap para tersangka, “pungkasnya.

 

Laporan : Deri Zulian


Komentar